Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta, Suhardi, S.Th.I., M.Pd., menyampaikan refleksi dalam rangka menyambut Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 25 Agustus 2026, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ia menekankan peringatan ini hendaknya dimaknai lebih dari sekedar seremoni.
Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan nasional hari ini, perayaan kelahiran Sang Teladan menuntut pembacaan ulang yang lebih kritis dan rasional terhadap praksis bernegara. Menurut Suhardi, momentum ini menuntut kita meneladani etika kenabian dalam kesalehan individual seraya membumikannya ke dalam rasionalitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
"Tanpa adanya dorongan untuk menjadikan akhlak mulia sebagai standar moral tertinggi dalam penatausahaan negara, penghormatan kepada Rasulullah akan kehilangan daya transformatifnya di tengah arus problematika sosio-politik yang kian dinamis," kata Suhardi saat ditemui media ini di kantornya, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Manifestasi integritas kenabian dalam ruang publik kini diuji secara langsung melalui efektivitas dan akuntabilitas berbagai program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes). Suhardi memandang, program pemerintah memikul beban legitimasi yang sangat besar untuk membuktikan kehendak politik negara dalam mengurai ketimpangan dan memperkuat keadilan distributif.
Menurut suami Tuti Darwati ini, pembentukan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak serta pemberdayaan ekonomi tapak lewat pergerakan koperasi merupakan representasi dari nilai kepemimpinan kenabian yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan dan pengentasan kemiskinan.
"Efektivitas dari kebijakan berniat luhur ini amat bergantung pada tata kelola yang transparan dan bebas dari celah moral hazard," tegas Suhardi, seraya menegaskan kebijakan sosial tidak boleh terjebak dalam dikotomi antara retorika politik dan realisasi lapangan.
Suhardi mengatakan, dinamika sosio-politik tak jarang memperlihatkan tantangan berupa dominasi hegemoni elitis dan keterbatasan kapasitas birokrasi, yang berpotensi mereduksi makna ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa menjadi sekadar komoditas anggaran.
Di sinilah letak relevansi etika sosial-keagamaan yang diajarkan Rasulullah, di mana asas amanah dan transparansi menuntut sistem hukum serta regulasi publik bekerja secara presisi.
Dalam pada itu, Suhardi juga menekankan penguatan persaudaraan antarumat dan elemen bangsa tidak cukup dibangun di atas narasi harmoni simbolis, melainkan harus diwujudkan melalui distribusi akses ekonomi yang adil, efisien, dan menyasar langsung pada denyut kehidupan masyarakat paling membutuhkan.
"Meneguhkan kembali iman dan takwa pada peringatan Maulid Nabi berarti memosisikan prinsip profetik sebagai arah kompas moral dalam menavigasi dinamika pembangunan bangsa," terangnya.
Kepada pemangku amanah pemerintahan dia mengingatkan bahwa berbagai pengelolaan program strategis yang dicanangkan pemerintah harus dipandang sebagai medan ujian nyata atas komitmen dalam mengejawantahkan nilai kepemimpinan dalam pembangunan nasional yang akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.
